"Saya juga ingin sampaikan hampir di seluruh provinsi itu sudah terpapar judi online. Saya juga pada kesempatan ini ingin sampaikan bahwa 5 provinsi terbesar secara demografi yang masyarakatnya sudah terpapar," tutur Hadi usai rakor Pencegahan Judi Online di kantor Menko PMK, Selasa (twenty five/six).
Meutya menyebutkan bahwa kebijakan baru akan dirancang untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat integritas tim pemblokiran, mengingat peran mereka sangat critical dalam memberantas judi online.
Presiden menekankan bahwa judi bisa membuat seseorang melakukan kejahatan dan kekerasan, bahkan tidak sedikit yang menimbulkan korban jiwa.
Tidak hanya itu, Meutya juga menegaskan, Komdigi akan terbuka pada publik terkait perkembangan pemberantasan judi online melalui situs kementerian dan kanal publik lainnya. Ini dilakukan untuk menjaga transparansi dan memberikan informasi yang akurat pada masyarakat.
Kepada polisi, mereka berdua mengakui mempromosikan judi online secara rutin selama satu tahun terakhir.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan tegas menyampaikan komitmennya untuk memberantas judi online di Indonesia hingga ke akarnya. Dalam sebuah rapat dengan Komisi III DPR, Sigit menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi siapa pun di kepolisian yang terlibat dalam praktik ilegal ini. Ia bahkan siap mengundurkan diri jika terbukti menerima aliran dana dari aktivitas judi online.
“Kami terus bekerja sama dengan otoritas perbankan dan lembaga terkait untuk melacak dan memblokir setiap aset yang ditemukan terkait jaringan ini. Upaya ini kami lakukan agar judi online tidak berkembang semakin masif di Indonesia,” jelas Sigit.
Sebagai komitmen tersebut, LinkQu menyebut ada beberapa cara mengendus upaya judi online yang dilakukan oknum tertentu, antara lain
Media sosial menjadi sarana utama bagi penipu untuk mempromosikan judi online. Mereka sering mencatut logo lembaga resmi seperti LinkQu dan juga perusahaan read more besar lain bahkan sering kali menggunakan tokoh terkenal seperti artis dan lain lain untuk memberikan kesan bahwa layanan mereka sah. Selalu berhati-hati dan verifikasi sumber informasi sebelum melakukan transaksi apapun.
Upaya perlindungan konsumen di ruang electronic, regulasi yang lebih tegas dan jelas, serta pendekatan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah-swasta dalam peningkatan method, inisiatif edukasi, dan kampanye literasi digital dan keuangan yang terarah, diperlukan untuk mengurangi 'korban' judi online dan menciptakan ekosistem yang terbebas dari judi online ilegal, ujarnya.
"Ketika pemerintah menyegel tempat judi, mereka akan beroperasi secara online. Orang pun tidak ragu 'berinvestasi' di sana. Jadi pilihan bermain atau tidak, tetap ada di tangan individu."
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Indonesia telah memutuskan untuk mengevaluasi kebijakan yang memperbolehkan tenaga non-PNS bergabung dalam tim pemblokiran situs judi online. Langkah ini diambil setelah adanya sejumlah masalah yang terkait dengan efektivitas kinerja tim, serta pengawasan terhadap integritas anggota yang terlibat dalam operasi pemblokiran tersebut.
Menurutnya, fenomena kenaikan perputaran uang judi online ini mengisyaratkan bahwa praktik illegal tersebut masih eksis di tengah masyarakat. Namun menyangkut besaran perputaran tersebut, ia juga menyinggung potensi praktik Tindak pidana pencucian uang (TPPU).
"Kami akan bekerja memutus suplai sekaligus memutus desire. Dalam konteks memutus demand from customers ini sudah disampaikan peran serta masyarakat penting dari device terkecil.